Moratorium Kelapa Sawit: Panggung Politik dan Bargain Position Indonesia


Sebagaimana yang diketahui, kelapa sawit merupakan salah satu sumber minyak nabati yang pada saat ini menjadi komoditas pertanian utama dan unggulan di Indonesia. Patut jika kemudian dikatakan bahwa kelapa sawit adalah berkah bagi bangsa Indonesia, karena bertahun-tahun kelapa sawit mampu memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia sebagai salah satu komoditas andalan dalam menghasilkan devisa. Perannya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Dalam kaitannya dengan ekspor maupun impor, tentunya kelapa sawit memiliki peran penting didalamnya sebab produk turunan yang berasal dari CPO sawit sangat luas. Sebagaimana disebutkan oleh Departemen Perdagangan RI (2009), Ekspor minyak sawit dan turunannya mengalami peningkatan jumlah dan nilai setiap tahunnya. Seperti pada periode 2004 – 2008 terjadi peningkatan ekspor sebesar 37, 96 %. Indonesia sendiri termasuk negara produsen sekaligus konsumen minyak sawit – dalam kondisi tertentu untuk mencukupi kebutuhan minyak sawit dalam negeri.
Dalam kegiatan ekspor-impor tentunya banyak aktor yang bermain didalamnya dengan membawa misi dan kepentingannya masing-masing. Indonesia, sebagai produsen CPO kedua terbesar di dunia, tentunya merupakan suatu bargain position yang bergengsi sebab dengan ini Indonesia mampu memainkan percaturan komoditas kelapa sawit dunia. Dengan predikat produsen CPO terbesar, sudah semestinya Indonesia menjadi ‘kiblat’ dari rantai jaringan pemanfaatan CPO.
Salah satu langkah strategis yang telah ditempuh pemerintah Indonesia adalah dengan munculnya satu kebijakan baru dalam dunia perkebunan kelapa sawit Indonesia, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO, suatu terobosan cantik mendobrak skeptisasi konsumen CPO terhadap kualitas minyak sawit mentah Indonesia. Akan tetapi, perlu di sadari ISPO masih belum spenuhnya diakui oleh dunia terkait kelestarian lingkungannya, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan moratorium untuk pembukaan lahan Kelapa Sawit.
Menarik benang merah dari dikeluarkannya inpres tentang moratorium pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, tentunya ini adalah suatu bentuk pressure pemerintah terhadap perkebunan sawit. Beberapa bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya adalah Permentan No. 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Pedoman Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun dan Permentan No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (KPPU RI).
Dari banyaknya aturan yang harus dilakukan mulai dari pembukaan lahan hingga produksi CPO, semestinya semakin meningkatkan bargain position Indonesia sebagai Produsen CPO. Akan tetapi kelemahan terbesar Indonesia saat ini adalah lemahnya regulasi yang mengatur kebijakan yang telah dibuat tersebut, selain itu juga karena belum ada komitmen yang tinggi dari pemerintah Indonesia untuk melindungi komoditas Indonesia sehingga masih menjadi bulan-bulanan perpolitikan perdagangan internasional. Sudah saatnya Indonesia yang memainkan isu politik tersebut, sebab meskipun Moratorium telah diberlakukan toh itupun hanya selama 2 tahun saja. Dilain pihaak, meskipun GAPKI telah keluar dari keanggotaan RSPO, Indonesia juga memiliki ISPO yang sudah seharusnya dimainkan untuk menjadi Bargain CPO Indonesia. EU-Directive juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam hal penurunan ekspor CPO, bahkan UE sendiri merupakan konsumen pertama CPO Indonesia.

Sumber referensi:
AGRINA. Vol. 6 No. 152 Mei 2011.
Bagus Mayun, Ida. 2009. Potensi dan Prospek Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia. http://bangkittani.com (diakses 14 Maret 2012)
Departemen Perdagangan RI, 2009. Unggulan Pertanian Indonesia Untuk Dunia.
Dokumen Final Sistem Sertifikasi RSPO, 2007. Sistem Sertifikasi RSPO. http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/industri/1id106219.html (diakses 14 Maret 2012)
http://arsipberita.com/show/ri-harus-jadi-penentu-harga-cpo-dunia-86372.html (diakses 14 Maret 2012)
http://industri.kontan.co.id/v2/read/1307522380/69686/Produksi-bibit-sawit-terhambat-moratorium-hutan (diakses 10 Maret 2012)
KPPU RI, Evaluasi Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s